Jakarta- Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo/SYL berpesan untuk Ketahanan Pangan dari 267 juta penduduk Indonesia tidak boleh lapar, ini juga adalah amanat negara dalam Sistem Ketahanan Pangan Nasional yang melingkupi 3 sub sistem utama, Ketersediaan, Akses, Pemantaan. Dari 3 aspek tersebut, penyebab stunting bukan pada masalah ketersediaan dan akses karena produksi pangan melimpah dan daya beli cukup, masalah stunting lebih disebabkan oleh pemanfaatan pangan.
Demikian disampaikan oleh Andriko Noto Susanto, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), mewakili BKP Kementan saat memberikan paparan pada acara Mewujudkan SDM Unggul Indonesia melalui Pengendalian Stunting dengan Pangan Bergizi dan Terjangkau yang diselenggarakan oleh AGRINA di Menara 165 Jakarta Selatan pada Rabu (12/02/2020).
Seperti diketahui, di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban triple burden permasalahan gizi. Walaupun trend stunting, wasting, dan overweight menurun namun angkanya masih cukup tinggi. Jumlah anak balita (bawah lima tahun) stunting memang sudah menurun dari angka 30,8% pada tahun 2018 menjadi sekitar 27,6% pada tahun 2019. Angka ini tergolong masih cukup tinggi diatas standar WHO, yaitu 20%.
Presiden Jokowi telah berkomitmen dalam mengatasi stunting, hal ini tertuang dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), disebutkan tentang upaya percepatan perbaikan gizi yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, stunting juga telah ditetapkan sebagai prirotas nasional dalam dokumen perencanaan dan TPB.
Andriko menyampaikan bahwa BKP Kementan melansir dari hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2018 menyebutkan masih terdapat 485 wilayah teridentifikasi masalah stunting yang menyebabkan daerah tersebut dianggap rentan rawan pangan. Oleh karenanya perlu upaya strategis dan kolaboratif antar Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait termasuk perguruan tinggi dan swasta agar penurunan ini semakin cepat.
“Kami, BKP Kementan telah memetakan 514 kabupaten/kota di Indonesia yang salah satu indikatornya adalah prevalensi balita stunting. Hasilnya mengejutkan, stunting menjadi pembatas utama dalam pengentasan rentan rawan pangan di Indonesia,” Tegas Andriko
Prof. Bungaran Saragih, Mantan Menteri Pertanian Tahun 2000-2004 yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut menyatakan bahwa masalah stunting menjadi permasalahan utama karena menentukan stategi, kebijakan, dan keberhasilan pembangunan kedepan. Stunting adalah masalah urgen dan masalah penting/urgent and important, bukan urgent and unimportant. oleh sebab itu pemerintah perlu membuat National Strategy and National Policy, bukan hanya strategi penanggulangan stunting.
“Kita memiliki bonus demografi, namun kalau bonusnya adalah stunting maka akan menjadi persoalan. Masalah stunting kita di Asia dan dunia menduduki lima besar, Ini adalah masalah serius yang harus segera di selesaikan. Oleh karena itu, kita membutuhkan national strategy and policy,” jelas Saragih
Senada dengan hal tersebut, Prof Hardinsyah, Guru Besar IPB dari Departemen Gizi menyampaikan bahwa pengetahuan tentang pangan yang sehat dan bergizi menjadi satu dari 3 penentu stunting dan peran ini dikendalikan oleh seorang ibu dalam rumah tangga.
“Ada 3 poin penting dalam penanganan stunting, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pengetahuan seorang ibu mengenai pangan dan gizi. Poin terakhir ini menjadi penentu utama dalam perbaikan gizi karena walaupun pangan ada dan akses mudah namun tidak tahu mana makanan yang sehat dan bergizi maka stunting akan terjadi,”ungkap Hardinsyah
Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menargetkan penurunan stunting sampai tahun 2030 sebesar 10% dan wasting (kekurangan makanan jangka pendek) sebesar 3%. Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemangku kepentingan baik Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, KemenPUPR, Kemendagri dan K/L lainnya telah melakukan aksi melalui program/kegiatan utama dengan pola kerja konvergensi, artinya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya pada satu titik yang sama.
“Untu percepatan penurunan stunting dengan intervensi sensitif, BKP Kementan telah mengembangkan Pertanian Keluarga dan Pertanian Masuk Sekolah yang menjadi salah satu program utama tersebar di 340 titik di 34 provinsi. Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari, tahun ini 1.500 titik dan hingga tahun 2024 ditargetkan sampai 3.000 titik. Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dan Industri Olahan Aneka Ragam Pangan Lokal Berbasis UMKM di 200 titik, dan gerakan promosi dan kampanye diversifikasi pangan,”pungkas Andriko
Acara Talkshow dihadiri oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ahli Gizi Departemen Gizi IPB, Himpunan Pemuda Tani dan Nelayan Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta, Mahasiwa dari Universitas Negeri dan Swasta, serta JAPFA Comfeed Indonesia.
Komentar
Posting Komentar